Flu Burung dan Komunikasi Kesehatan

Flu burung kini telah menjadi ancaman serius baqi masyarakat Jawa Timur. Meski belum sampai jatuh korban manusia meninggal akibat serangan virus avian influenza, dampaknya telah begitu kuat dirasakan masyarakat Jatim.

Kompas edisi Jatim 21 Februari 2006 lalu melaporkan, pemusnahan unggas di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, sempat tertunda akibat penolakan pemilik ternak atas ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya, sebesar Rp 5.000 per ekor. Karena dirasa tidak menarik, pemilik ternak unggas menjual ternaknya sebelum dimusnahkan.

Banyak pengamat menuding pemerintah gagap dalam menghadapi flu burung. Selain hanya bersifat reaktif, pemerintah dinilai lalai dalam mengembangkan wawasan kesehatan masyarakat yang hingga kini masih ditandai keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Penolakan pemilik ternak untuk memusnahkan unggasnya, seperti kasus Kedurus, bisa menggambarkan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai flu burung.

Hal yang perlu dicermati, keterbatasan pengetahuan masyarakat ini merupakan akibat dari model komunikasi kesehatan yang masih ditandai ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam menghadapi flu burung, pengembangan komunikasi kesehatan mutlak dilakukan di samping langkah strategis penataan ulang tata niaga unggas.

Sebagai bagian dari proses komunikasi, komunikasi kesehatan mensyaratkan adanya kesediaan pemerintah mendengar informasi yang diutarakan masyarakat melalui caranya sendiri yang khas dan tidak tunggal. Diperlukan kearifan pemerintah untuk menangkap simbol dan cara komunikasi yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan pesan kesehatan yang melingkupi aneka permasalahan sampai kebutuhan kesehatan masyarakat.

Namun, bagian “mendengarkan” ini kerap disepelekan pemerintah. Sebaliknya yang menonjol, pemerintah justru sibuk mengobral simbol komunikasi yang sebenarnya tidak serta-merta bisa ditangkap masyarakat. Pemerintah masih suka menggunakan model komunikasi satu arah dan semena-mena. Alih-alih kesepahaman, yang terjadi adalah munculnya perbedaan makna yang membuat komunikasi kesehatan justru berjalan tidak efektif dan bahkan menindas.

Bagi masyarakat Jatim, isu flu burung sangat meresahkan. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim masih terlibat tenang-tenang saja dan hanya mengacu pada angka statistik bahwa Pemprov Jatim memberikan informasi status flu burung di Jatim belum sampai tahap kejadian luar biasa karena belum ada korban jiwa meninggal. Hal ini tidak efektif dalam mengembangkan komunikasi kesehatan. Terlebih di tengah impitan beban hidup yang berat dan keterbatasan pengetahuan masyarakat, hal ini bisa menimbulkan perilaku fatalitas yang memicu sikap ketidakpedulian masyarakat mengenai status kesehatannya.

Peternak yang mengeluhkan penurunan omzet atau sebagian warga yang masih membiarkan ternak unggasnya berkeliaran di dalam rumah, sebenarnya merupakan cara masyarakat dalam menyampaikan informasi yang seharusnya dipahami sebagai input penting oleh pemerintah di daerah dalam mengembangkan model komunikasi kesehatan untuk menghadapi flu burung. Cara komunikasi ini memang tidak lepas dari kekhasan budaya dan tradisi masyarakat itu. Determinan budaya ini perlu dipertimbang-kan pengambil kebijakan dalam mengembangkan model komunikasi kesehatan. Pengabaian terhadap ciri budaya ini bisa dipastikan segera mengarahkan komunikasi kesehatan itu pada kegagalan.

Sebagai upaya sistematik untuk memengaruhi praktik kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat, komunikasi kesehatan juga mensyaratkan adanya sistem-sistem penunjang yang mengakar pada kearifan tradisi masyarakat lokal. Dengan memahami beragam cara komunikasi masyarakat sesuai dengan tradisi dan budayanya, pemerintah seharusnya bisa membuat sistem penunjang dalam rangka mengembangkan model komunikasi kesehatan untuk menghadapi serangan flu burung.

Selain adanya pengabaian kekhasan tradisi lokal, model komunikasi kesehatan yang digunakan pemerintah juga masih ditandai pengutamaan citra daripada isi pesan komunikasi yang seharusnya disampaikan. Seperti “atasannya” di Jakarta, pemerintah di daerah justru sibuk mengutamakan popularitas melalui pencitraan media massa dan mengabaikan kebutuhan khas masyarakatnya. Akibatnya, selain tindakan reaktif pemerintah, pemberitaan media massa juga dituding kian memperkeruh situasi. Bukannya sosialisasi sehat, yang mengemuka cenderung dampak-dampak buruk flu burung yang kian meresahkan masyarakat.

Pemprov Jatim seyogianya tidak meniru Jakarta dalam soal ini sehingga tidak tergesa-gesa mengembangkan model komunikasi kesehatan untuk menghadapi flu burung. Hal ini sangat penting karena dengan jumlah penduduk yang padat, fungsi dan struktur tradisional masyarakat, yang sebenarnya berperan sebagai sistem penunjang komunikasi kesehatan, makin memudar.

* Pernah dipublikasikan oleh Kompas, 20 Maret 2006
==> Ditulis oleh Danny M Goenawan, Alumnus Antropologi Unair

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s